Published On: Ming, Nov 26th, 2017

Mahfud MD: MKD Bisa Pecat Setnov Tanpa Tunggu Praperadilan

Share This
Tags

Jakarta, Cakrabuananews –  Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa memberhentikan Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR meskipun statusnya masih tersangka. Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Mohammad Mahfud M.D.

Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai pemberhentian itu tak perlu menunggu putusan praperadilan. Menurutnya, Setnov yang kini ditahan KPK bisa dijadikan dasar pemberhentian oleh MKD karena terindikasi melanggar etika sebagai anggota dewan.

“MKD itu dibentuk untuk bisa menyatakan orang itu diberhentikan atau tidak diberhentikan. Setnov kalau bisa diberhentikan ya bisa, karena telah melanggar etika,” ujar Mahfud saat sebagaimana dikutip CNNIndonesia.com pada Sabtu (25/11)

Mahfud menjelaskan, dalam TAP MPR Nomor 6 dan 8 Tahun 2001 memungkinkan sanksi pelanggaran etik lebih dahulu dijatuhkan tanpa harus menunggu sanksi pidana.

Aturan itu mengamanatkan para penyelenggara negara harus siap mundur jika melanggar etika, kaidah dan nilai untuk memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Mahfud mengatakan, hal ini pernah terjadi saat Akil Mochtar diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2013.

“Jadi sanksi etik bisa mendahului hukum, tak perlu menunggu putusan hukum,” tambahnya.

Mahfud menambahkan, surat Setnov yang menolak dicopot sebagai Ketua DPR tidak memiliki pengaruh apapun. Ia meminta MKD tetap independen. Menurutnya, MKD tetap bisa memutuskan perkara Setnov karena telah menimbulkan polemik di masyarakat.

Mahfud lantas membandingkan kinerja MKD dengan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD) yang berani memberhentikan Irman Gusman sebagai Ketua DPD karena dinilai melanggar kode etik setelah menjadi tersangka dalam kasus suap impor gula pada 2016.

Mantan Menteri Pertahanan ini menilai, MKD dinilai terlalu lamban mengambil sikap memutuskan perkara etik Setnov.

“Ya, tak ada bedanya (Kasus Setnov dan kasus Irman Gusman), bedanya cuma DPD berani memberhentikan, tapi DPR tak mau. Kalau DPR mau, bisa diberhetikan itu, kalau mau lho, gitu saja,” ujarnya.

 

 

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>