Published On: Rab, Jul 25th, 2018

MK Tolak Gugatan Penganut Ahmadiyah Soal Pasal Penistaan Agama

Share This
Tags

Jakarta, Cakrabuananews – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak secara keseluruhan gugatan uji materi yang diajukan komunitas Ahmadiyah terhadap Undang-undang PNPS Nomor 1 tahun 1965 tentang penistaan dan penodaan agama.

“Mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahidudin Adams, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo,” ungkap Anwar Usman di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (23/07/2018).

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materi pasal 1, 2, dan 3 UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang diajukan sejumlah penganut Ahmadiyah.

Keputusan ini dibacakan dalam sidang putusan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (23/7/s018).

“Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman yang membacakan putusan tersebut dalam sidang vonis di Mahkamah Konstitusi.

Salah satu alasan mendasar penolakan itu bahwa agama tidak boleh ditafsirkan oleh siapa pun secara bebas.

Sebagaimana dilansir Kiblat.net , dalam perkara gugatan Ahmadiyah atas Undang-undang Nomor 1 PNPS tahun 1965, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) mengajukan diri sebagai pihak yang kontra.

Seusai sidang putusan yang digelar Senin (24/07/2018), Kuasa Hukum DDII Ahmad Leksono menjelaskan ada 3 alasan mendasar Hakim MK menolak gugatan Ahamadiyah.

“Alasan pertama MK adalah penafsiran terhadap UU harus disesuaikan dengan norma agama yang berlaku di Indonesia, khususnya agama Islam. Kedua, norma agama tidak boleh ditafsirkan oleh siapapun secara bebas. Dan ketiga, norma agama selarasa dengan faktor internum dan eksternum yang telah terjadi dan dilaksanakan di Indonesia,” jelas Laksono di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (23/7).

Tiga alasan itu, lanjut Leksono, merupakan satu nafas dalam putusan majelis hakim MK, sehingga gugatan kelompok Ahmadiyah sepatutnya ditolak. Dia berharap dengan adanya putusan tersebut stabilitas negara, stabilitas agama, dan masyarakat akan tetap terjaga.

“MK menegaskan, Undang-Undang PNPS Pasal 1, 2 dan 3 bukan penyelundupan hukum. Justru, MK mengatakan kebebasan itu sudah diatur dalam norma-norma hukum,” tegasnya.

Leksono pun bersyukur bisa turut terlibat dalam proses mempertahankan Undang-undang PNPS tahun 1965 ini. Menurutnya, putusan MK dalam perkara itu menegaskan adanya peran negara agar kebebasan itu sesuai dengan norma yang ada di Indonesia.

Sebelumnya, sejumlah penganut Ahmadiyah mengajukan uji materi kepada MK dengan alasan frasa penodaan agama dalam pasal tersebut multitafsir. Akibatnya, tuding mereka, kerap dimanfaatkan pihak berwenang untuk menutup rumah ibadah para jemaah Ahmadiyah. Hal ini, kata mereka, bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan kerugian konstitusional.

Namun MK menyatakan alasan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menurut MK pokok persolanannya bukan pada berlakunya pasal 1, 2, dan 3 UU 1/PNPS/1965, tetapi pada pembuatan aturan turunannya seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) atau pemberlakuan Peraturan Daerah.

“Para pemohon telah mencampur adukan persoalan konstitusionalitas norma dalam UU 1/PNPS/1965 dengan tindaklanjut pelaksanaan UU aquo melalui SKB dan keputusan kepala daerah. Jika terdapat masalah atau kerugian akibat diberlakukannya SKB atau perda yang menjadikan UU 1/PNPS/1965 sebagai dasar pembentukannya, maka bukan berarti UU PPNS yang bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna yang membacakan pertimbangan putusan.

MK menyatakan UU 1/PNPS/1965 memang membutuhkan revisi agar tidak terjadi kericuhan lantaran terjadi penafsiran berbeda terkait penodaan agama. Tetapi, untuk mengubah UU tersebut sedianya dilakukan melalui proses legislasi di DPR dengan melibatkan para pihak yang terkait.

“Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa UU 1/PNPS/1965 memang membutuhkan revisi. Hanya saja, hal itu haruslah dilakukan melalui upaya legislasi biasa yang memungkinkan bagi semua pihak untuk terlibat dalam pembahasannya secara mendalam. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya adalah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui proses legislasi,” kata hakim Konstitusi Wahidudin Adams yang juga membacakan pertimbangan mahkamah dalam dokumen putusan tersebut. (adz)

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>