Published On: Rab, Nov 13th, 2019

Jelang HUT OPM, Pemerintah Indonesia Kembali Didesak

Share This
Tags

Sumber berita Voice of America, melaporkan, menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desember mendatang, ada desakan dari kelompok separatis tersebut kepada pemerintah Indonesia.

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-OPM (TPNPB-OPM), Sebby Sambom mengatakan mereka meminta pemerintah Indonesia agar bersedia berunding terkait dengan hak kemerdekaan bangsa Papua.

“Kami hanya minta pengakuan pemerintah kolonial Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas proklamasi 1 Juli 1971, karena secara de facto dan de jure, proklamasi kami telah diakui serta pernah membuka kantor perwakilan di Senegal, Afrika Barat. Kami perang dengan tujuan Indonesia harus membuka diri untuk duduk di meja perundingan dengan tim juru runding TPNPB-OPM yang di bawah mediasi PBB,” kata Sebby melalui pesan singkat, Senin (11/11) seperti di dirilis VOA

Sebby melanjutkan, desakan dari OPM terhadap pemerintah Indonesia bukan hanya kali ini saja. Tahun lalu OPM telah mengirimkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo. Namun, pemerintah Indonesia tak merespons surat terbuka tersebut. Diketahui isi surat yang ditandatangani oleh Kepala Staf Umum TPNPB-OPM, Mayor Jenderal Teryanus Satto itu berisi pernyataan penolakan pembangunan infrastruktur di Papua Barat.

“Kami punya taktik dan strategi untuk menggiring Indonesia ke meja perundingan. Itu akan kami lakukan dengan mobilisasi umum untuk lawan. Kami sebut ‘Revolusi Total’ akan kami lakukan, tahun 2021 ke atas. Kami belum keluarkan ultimatum perang revolusi total,” ucapnya.

Masih kata Sebby, TPNPB-OPM saat ini sedang berjuang untuk memperoleh pengakuan hak politik kemerdekaan bangsa Papua yaitu right to self determination (hak menentukan nasib sendiri) atas proklamasi 1 Juli 1971. Menurutnya, proklamasi tersebut menolak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

“Oleh karena itu TPNPB-OPM berjuang sesuai dengan agenda, guna memperoleh kemerdekaan penuh dari tangan pemerintah kolonial Republik Indonesia,” tuturnya.

Peringatan HUT OPM pada 1 Desember biasanya dirayakan di markas-markas TPNPB-OPM dengan melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora. Sementara bagi sebagian orang Papua yang tinggal di wilayah perkotaan memperingatinya dengan cara melakukan ibadah doa disertai kegiatan diskusi atau seminar.

“Kami lakukan selama puluhan tahun dan itu akan berjalan terus. Setiap tahun kita lakukan perayaan, 1 Desember itu bukan hari proklamasi, melainkan hari di mana para tokoh Papua, dan pemerintah Belanda umumkan embrio negara. Setelah itu proklamasinya terjadi pada tanggal 1 Juli 1971, maka OPM berjuang untuk pengakuan ini,” jelas Sebby.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Cpl Eko Daryanto mengatakan pihaknya tidak berencana menggelar pengamanan secara khusus menjelang HUT OPM.

“Namun kita tetap menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan satuan petugas yang ada di seluruh wilayah Papua. Kepada masyarakat kami mengimbau untuk tidak mudah termakan oleh isu-isu provokatif,” tutur Eko.

Bukan hanya itu masyarakat di Papua juga diminta untuk menghindari wilayah rawan seperti daerah pegunungan dan kawasan yang merupakan basis OPM. Daerah rawan tersebut termasuk Kabupaten Nduga, dan distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Papua.

“Imbauan itu untuk mengeleminasi kerugian secara personel atau yang dapat berdampak kepada situasional yaitu terjadinya instabilitas situasi keamanan,” katanya

Di pihak lain, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan tidak ada pengamanan khusus di wilayah Papua menjelang hari peringatan 1 Desember, hari yang dianggap sebagai peringatan kemerdekaan Papua.

Namun, polisi belum berencana menarik 6 ribu personel keamanan tambahan yang ditugaskan sejak beberapa bulan lalu di Papua.

“Tidak ada pengamanan khusus, kita akan melakukan upaya terbatas seperti dialog,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal di Jakarta, hari Senin.

Menurut Iqbal, polisi akan berdialog dengan tokoh masyarakat, agama dan adat setempat untuk menjaga situasi tetap kondusif.

“Kami imbau tidak ada mobilisasi massa dan pelanggaran apa pun,” lanjut dia.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra menuturkan 6 ribu personel tambahan masih perlu bersiaga di Papua untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah kerusuhan.

Ribuan personel tambahan itu dikirim ke Papua sejak beberapa bulan lalu sebagai respons terhadap kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah hingga menimbulkan korban jiwa.

Kerusuhan beruntun yang terjadi pada Agustus hingga akhir September 2019 itu dipicu isu rasialis dan diskriminasi, hingga berujung pada tuntutan kemerdekaan Papua.

“Untuk mempertahankan situasi di sana kan mesti ada penjaga, kita tidak underestimate situasi ya apalagi berkaitan dengan pertanyaan menjelang 1 Desember,” lanjut dia.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>