Published On: Sel, Mar 3rd, 2020

Upaya mendongkel Muhyiddin Yassin sebagai PM Malaysia masih terbuka

Share This
Tags

Muhyiddin harus membuktikan dirinya layak dan mampu menjalankan tampuk kekuasaan di Malaysia, kata ahli

Kuala Lumpur, CakrabuanaNews.com – Muhyiddin Yassin resmi menjalani aktivitasnya pada Senin pagi sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia.

Muhyiddin memasuki kantor Perdana Menteri pada jam 8 pagi untuk memulai tugas sebagai perdana menteri baru negara berpenduduk 31 juta itu.

Muhyiddin naik menjadi perdana menteri berkat sokongan mayoritas Partai Pribumi Bersatu Malaysia, United Malays National Organisation (UMNO), Partai Islam Se-Malaysia (PAS).

Ketiga partai memiliki nafas sama dalam nasionalisme Melayu dan Muslim di Malaysia, dua elemen yang mempengaruhi lanskap politik di negara Asia Tenggara itu.

Sejumlah persoalan kini telah menanti Muhyiddin. Setidaknya dampak Covid-19 dan memulihkan kepercayaan investor, menjadi tugas yang harus dia benahi di awal masa jabatannya.

Namun di balik itu semua, posisi Muhyiddin masih riskan. Kelompok oposisi masih menyimpan tanya apakah Muhyiddin mendapatkan kepercayaan mayoritas saat dipilih Yang Di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia.

Sebaliknya, Mahathir Mohamad, bekas PM Malaysia dan kandidat dari oposisi Pakatan Harapan (PH), menegaskan telah mengantongi suara mayoritas 112 dari total 222 suara parlemen untuk dapat dipilih sebagai perdana menteri.

Kondisi ini membuat PH, yang terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP), dan Partai Amanah Negara, akan menjegal Muhyiddin di sidang parlemen.

“Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengukur dukungan Perdana Menteri dan mengakhiri gejolak politik yang telah mencengkeram bangsa pekan lalu,” kata PH dalam pernyataannya.

Pertimbangan Raja Malaysia

Azmi Hasan, pengamat politik Universitas Teknologi Malaysia (UTM), menepis anggapan jika penunjukan Muhyiddin tidak mendapatkan dukungan mayoritas anggota perlemen.

Menurut Azmi, Raja Malaysia bukanlah institusi politik dan memiliki pertimbangan yang kuat dalam menetapkan Muhyiddin sebagai perdana menteri.

Azmi mengatakan saat raja memanggil 222 anggota parlemen pada 25-26 Februari dan dilanjutkan dengan pemanggilan para pemimpin parpol pada 29 Februari, posisi Muhyiddin saat itu sedang mayoritas.

“Jadi dalam konsep kelembagaan Malaysia, Muhyiddin memiliki kepercayaan mayoritas saat itu dan itu selaras dengan perundang-undangan,” kata dia kepada Anadolu Agency.

Setelah itu, kata Azmi, lobi mulai dilakukan kelompok PH agar pendukung Muhyiddin menyeberang guna balik mendukung Mahathir. Hal ini, menurut dia, tak lepas dari dinamika politik Malaysia yang membuat para calon melakukan negosiasi dan lobi.

Namun demikian, kata dia, dukungan tersebut tidak bisa mengubah keputusan raja karena manuver PH dilakukan setelah pengumuman.

“Bujuk rayu dilakukan sehingga terjadi pertukaran dukungan di sini,” kata dia.

Azmin mengatakan kelompok PH masih bisa menggagalkan skenario pelantikan Muhyiddin sebagai PM melalui instrumen parlemen.

Sebagai negara dengan sistem parlementer, Malaysia memiliki aturan yang membuat PM harus mendapatkan dukungan parlemen melalui sidang khusus.

Jika berjalan sesuai rencana, Muhyiddin akan memperkenalkan kabinet barunya pada 9 Maret mendatang di hadapan parlemen. Parlemen pun akan bersidang untuk melantik Muhyiddin.

Tapi, Muhyiddin harus terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan mayoritas dari anggota parlemen.

Dalam konsep politik Malaysia, kata profesor madya ini, oposisi dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membuktikan bahwa Muhyiddin tidak memiliki kepercayaan mayoritas.

“Tapi ini bergantung Ketua Parlemen, apakah mau menerima atau tidak usulan tersebut,” ujar Azmi.

Partai berkuasa Malaysia United Malay National Organizations (UMNO) mengaku tidak gentar menghadapi mosi tidak percaya yang akan dilancarkan koalisi PH terhadap Muhyiddin Yasin.

Ketua Pemuda UMNO Asyraf Wajdi Dusuki mengatakan PH punya hak untuk menjalankan rencananya politiknya di parlemen. Namun mereka juga sudah menyiapkan langkah untuk mempertahankan Muhyiddin.

“Tidak ada masalah jika mereka mengaku memiliki suara mayoritas di parlemen, yang penting jangan korbankan rakyat dengan konflik tak berkesudahan,” ujar senator Malaysia ini kepada Anadolu Agency.

Asyraf pun menantang PH untuk membuktikan klaimnya sebagai pemilik 112 suara di parlemen, sebagai ambang batas untuk membentuk pemerintahan baru.

“Parlemen adalah tempat terbaik untuk melakukan itu,” kata wakil menteri di Jabatan Perdana Menteri periode 2015-2018 itu.

Asyraf meyakini keputusan Raja Malaysia menunjuk Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri adalah pilihan terbaik berdasarkan masukan dari para anggota parlemen.

Tantangan Malaysia ke depan

Kini setelah dilantik menjadi PM, sejumlah pekerjaan rumah telah berada di meja perdana menteri.

Syed Arabi Idid, pakar politik dan kebijakan dari International Islamic University of Malaysia (IIUM), menilai setidaknya ada dua tugas yang harus diselesaikan Muhyiddin.

Menurut Syed Arabi, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Malaysia perdana menteri diangkat di luar proses pemilu reguler dan mendapat penentangan cukup keras.

Di sinilah, kata guru besar ini, Muhyiddin harus membuktikan dirinya layak dan mampu menjalankan tampuk kekuasaan di Malaysia.

“Ini masalah electoral confidence,” ujar Syed Arabi kepada Anadolu Agency.

Kedua, bagaimana memulihkan stabilitas dan ekonomi Malaysia akibat wabah Covid-19.

Sebaran Covid-19, kata Syed Arabi, telah mempengaruhi ekonomi dan perdagangan global di Malaysia.

Malaysia sendiri telah mengumumkan paket stimulus ekonomi 2020 sebesar 20 miliar ringgit atau setara USD4,7 miliar pada pekan lalu.

Paket stimulus ini diluncurkan untuk memperbaiki dampak buruk dari wabah virus corona yang makin menggoyang ekonomi global.

Syed Arabi menggarisbawahi masalah ekonomi akan menjadi fokus bagi pemerintahan baru di Malaysia untuk mengembalikan dukungan investor.

“Persoalan Covid-19 menjadi hambatan bagi pemulihan ekonomi Malaysia,” ujar dia.

Skandal 1MDB

Kasus lain yang menjadi perhatian adalah kasus skandal 1MDB yang membelit mantan perdana menteri Najib Razak dan juga bekas Presiden UMNO.

Muhyiddin adalah orang yang dipecat dari jabatan wakil perdana menteri di masa pemerintahan Najib pada 2015 karena terlalu vokal mengkritik skandal 1MDB.

Sejak itulah, Muhyiddin membentuk PPBM bersama Mahathir dan memiliki agenda perlawanan korupsi. Dalam pemilu 2018, PPBM berhasil menjungkalkan pemerintahan Barisan Nasional yang didukung UMNO.

Kini kekhawatiran mengenai tenggelamnya kasus 1MDB digemakan oleh Marina Mahathir, putri Mahathir Mohamad.

Marina terlibat dalam aksi demonstrasi bersama lebih dari 200 orang di Sogo Shopping Complex, Kuala Lumpur pada Minggu malam untuk menentang pemerintahan Muhyiddin Yassin yang dinilai merampas mandat rakyat.

Salah satu isu yang disoroti Marina adalah skandal mega korupsi 1MDB. Marina mengatakan pemerintah tidak bisa menutupi bukti-bukti dan memutihkan kasus keterlibatan Najib dalam skandal 1MDB.

Dia menegaskan harapan agar kasus ini berlanjut tetap terbuka lebar karena skandal Najib Raza telah ter-blow up oleh dunia internasional.

“Jika pemerintah menyetop kasus ini, itu tidak akan menghentikan Departemen Kehakiman AS yang telah mengantongi banyak bukti terkait keterlibatan mereka,” kata Marina.

Sumber Anadolu Agency

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>