Published On: Kam, Apr 30th, 2020

Jumhur Hidayat Tulis Surat Untuk Presiden Jokowi, Dan Ketua Lembaga Tinggi Lainnya

Share This
Tags

Jakarta, CakrabuanaNews.com – Mohammad Jumhur Hidayat adalah eks Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Ia sebelumnya menjabat posisi tersebut melalui Kepres No 2/2007 11 Januari 2007. Jumhur sempat mengajukan diri untuk ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat tetapi tidak lolos.

Semasa mahasiswa, Jumhur yang masuk ke jurusan Teknik Fisika pada 1986 terpanggil untuk menjadi aktivis. Ia pun turut ambil bagian dalam aksi-aksi unjuk rasa menyikapi kasus  Kedung Ombo pada 1988.

Ia sempat ditangkap setelah peristiwa 5 Agustus 1989 di mana saat itu ia dan aktivis ITB lain, seperti Fadjroel Rachman, Amarsyah, Enin Supriyanto, Bambang Sugiyanto, dan Arnold Purba menggerakan protes menentang kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini ke ITB. Jumhur dan rekan-rekan dipenjara selama tiga tahun.

Setelah lepas dari penjara, Jumhur bergabung dengan Center for Information and Development Studies. pada 1993.Dia juga kemudian mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia (YKPI) dan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo).

 Ia juga pernah menjadi Ketua Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan ICMI Pusat, Anggota Dewan Pakar ICMI.Pernah juga menjadi Ketua Dewan Pembina Supir Indonesia. Lalu menjadi Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pedagang Grosir Keliling Indonesia). Menjadi anggota Dewan Penasihat Asosiasi Pedang Kaki Lima Indonesia. Selain itu ia juga aktif di organisasi lain.

 Pada Selasa 20/4/2020,  Jumhur Hidayat melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua BPK, Ketu MA, Ketua MK, Para Tokoh Bangsa dan Ketua Umum Partai Politik.

Surat Jumhur tersebut menanggapi situasi politik terkini. Dikatakannya telah terjadi pencurian dan perampokan uang negara, uang rakyar secara besar-besaran yang membonceng pada pelaksanaan Kartu Pra Kerja yang sesungguhnya program itu diawali pada niat yang baik.

Betapa tidak, dari anggaran Rp. 20 T disisihkan 5,6 T untuk mpemain tengah yang sungguh tidak memiliki kompetensi apapun untuk mengelola dana sebesar itu. Apalagi pekerjaan itu dilakukan dengan membajak tugas pokok dari kementerian ketenagakerjaan cq Dirjen Bina Lapas yang telah terbiasa berpuluh-puluh tahun melaksanakan tugas tersebut walau dengan anggaran yang seadanya dan jauh di bawah Rp. 20 T seperti sekarang ini.

Saya sendiri telah menghitung bila saja dibuat konten pelatihan di video dengan biaya per pelatihan Rp 70 juta maka hanya perlu biaya Rp. 140 M saja untuk membuat 2000 konten pelatihan seperti yang ada sekarang ini.

Tidak perlu lagi harus ada pemain tengah  beruppa 8 provider digital platform yang mengharuskan dibayar oleh uang negara lebih dari Rp. 5,4 T. Ini artinyha ada keuntungan 40 kali lipat atau 4000 persen yang menikmati oleh perusahaan platform digital itu.

Kita tidak ambil pusing bila keuntunga itu adalah karena persaingan dipasar apalagi bila dipasar internasional. Masalahnya keuntungan sebesar itu diambil dari anggaran negara atau uang rakyat. Di saat puluhan justru puluhan juta rakyat jatuh miskin dan bahkan sudah mulai kelaparan akibat wabah virus ini.

Sungguh ini adalah berbuatan tercela dari jajaran pelaksana di bawah presiden dan karena itu presiden harus segera menghentikan cara yang pulgar dan ugal-ugalan dalam merampok uang negara ini. Bayangkan bila saja keuntunga 40 kali lipat itu dialihkan seluruhnya untuk calon pekerja atau yang ter-PHK maka akan ada tambahan lebih dari 2 juta orang yang menikmati program kartu pra kerja ini.

Presiden, para ketua lembaga tinggi negara, tokoh bangsa dan ketua umum partai politik sampai saat ini tidak ada lembaga yang lebih kredibel untuk menjalankan kartu pra kerja ini selain kementerian ketenaga kerjaan. Karena lembaga ini sejak Indonesia merdeka memiliki tugas pokok itu. Ditambah lagi dengan berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia yang lebih dari 500 kabupaten/kota dan 34 propinsi.Maka selain dari pengalaman, pendataannya pun yang paling sekat dengan keadaan sebenarnya.

Setiap pencari kerja di daerah mereka mendatangi Dinas Tenaga Kerja untuk mencatatkan diri dan mendapatkan Kartu AK 1, atau  sering juga disebut kartu kuning.

Demikian juga hampir semua industri yang melakukan PHK selalu melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Semua data tersebut direkapitulasi di propinsi dan kemudian bermuara di Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga sekali lagi tidak ada lembaga yang paling mengerti, paling kompeten, baik dari sisi pengalaman dan pendataan untuk mengetahui berapa jumlah calon pekerja dan berapa jumlah ter-PHK selain dari Kementerian Ketenagakarjaan ini.

Sungguh tidak masuk diakal republik yang sudah diperlengkapi oleh lebaga yang sudah terstruktur tiba-tiba tugasnya digantikan oleh manajemen pelaksana kartu pekerja yang bersifat AD HOC yang dibentuk oleh komite di bawah Kemeterian Koordinator Perekonomian.

Pastilah kelembagaan itu adalah kaleng-kaleng, atau abal-abal yang fungsinya untuk menyembunyikan rencana jahat menggarong, atau merampok uang negara, atau uang rakyat ini. Karena itu, sekali lagi presiden harus segera menghentikan perbuatan tercela yang dilakukan jajajran di bawahnya ini.

Mumpung baru sekitar Rp.160 M dari Rp. 5,6 T yang dalam proses perampokan. Presiden masih bisa menyelamatkan uang rakyat. Karena perampokan itu sangat telanjang dengan kasap mata. Kemudian berikan saja uang rakyat itu, atau uang negara itu kepada lebih dari 2 juta orang pencari kerja dan ter-PHK yang memang merekalah sesungguhnya yang berhak mendapatkannya.

Pada hemat saya, bila presiden tidak menghentikan perbuatan tercela ini, maka artinya presiden merestui perbuatan tercela jajaran di bawahnya tersebut. Padahal presiden memiliki segala kekuasaan untuk menghentikannya. Bila ini terjadi, maka artinya presiden pun melakukan perbuatan tercela.

Saya  pertaruhkan kredibilitas profesionalisme dan idealisme saya dan medesak perbuatan tercela ini segera dihentikan, dan uang trilyunan rupiah tersebut dialihkan dan diberikan kepada rakyat yang berhak yang memang sangat membutuhkan di tengah wabah virus corona ini.

Terima kasih. Billahi fie sabililhaq.

Wasallamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh.  

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>