Published On: Kam, Mei 21st, 2020

RUU Haluan Ideologi Pancasila Dibayangi Isu Kebangkitan PKI

Share This
Tags

Jakarta, CakrabuanaNews – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang tengah dalam pembahasan awal DPR RI menuai kritik dari sejumlah fraksi. Salah satunya Fraksi PAN, yang mengkritisi RUU HIP ini tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai rujukan atau konsideran.

“PAN menilai bahwa TAP MPRS itu masih sangat diperlukan dalam rangka mengawal kemurnian ideologi Pancasila. Termasuk untuk menghalau ideologi-ideologi lain yang bisa saja masuk di tengah-tengah masyarakat,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay sebagaiman dikutip dari IDN Times, Senin (18/5).

Sebab, menurut Saleh, tanpa TAP MPRS maka tak dipungkiri bahwa RUU HIP ini akan dibayang-bayangi dengan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) lewat ideologi yang terselundup di RUU HIP.

  1. PAN bertekad menarik diri dari pembahasan HIP

Merujuk pada draf RUU HIP, ada delapan rujukam atau konsideran namun TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, PAN bertekad menarik diri dari pembahasan.

“Sikap PAN jelas terkait masalah ini. Jika TAP MPRS itu diabaikan, Fraksi PAN akan menarik diri dari pembahasan. PAN tidak mau bermain-main dengan isu-isu sensitif yang bisa mencederai umat dan masyarakat. PAN tegak lurus dalam membela dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Karena itu, ideologi-ideologi lain harus ditolak secara tegas,” ujar Anggota Komisi IX itu.

Saleh menyayangkan TAP MPRS tidak disertakan, padahal menurutnya hampir seluruh fraksi menolak. Ia berharap di pembahasan selanjutnya TAP MPRS ini dapat diikutsertakan sehingga harapannya tidak ada polemik di masyarakat karena kontroversial.

“Ketika dibahas di Baleg, fraksi-fraksi sudah menyampaikan pandangan mini fraksi. Hampir semua mendesak agar TAP MPRS XXV/1966 dimasukkan di dalam konsideran,” ujarnya.

Pembahasan terkait RUU haluan ideologi Pancasila masih tahap awal. Pembahasan yang ada masih pada tahap meminta persetujuan agar dijadikan sebagai RUU inisiatif DPR. Nanti pada saat pembahasan, kata Saleh, akan didalami dan dipertegas lagi soal sikap dan positioning PAN.

“Dalam konteks itu, kami mengundang seluruh lapisan masyarakat, ormas, OKP, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain untuk memberikan masukan. Masukan-masukan itu insyaallah akan menjadi referensi kami dalam menentukan sikap ke depan,” ujar Saleh.

  • Partai NasDem menolak melanjutkan pembahasan tanpa TAP MPRS No. XXV Tahun 1966

Senada dengan Saleh, Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad Ali juga menyatakan belum bisa mendukung berlanjutnya RUU HIP ke fase pembahasan berikutnya sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 sebagai salah satu konsideran di dalam RUU dimaksud.

“Dalam pandangan NasDem, konsideran ini tetap harus dicantumkan dalam RUU HIP sebagai salah satu bentuk akomodasi kepentingan dan kedewasaan politik DPR,” ujar Ali lewat keterangan tertulisnya, Senin (18/5).

  • PKS meminta TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 untuk dimasukkan ke konsideran

Fraksi PKS DPR juga menyatakan menolak tidak dimasukkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme ke dalam RUU Halauan Ideologi Pancasila. Sikap ini disampaikan secara resmi oleh Fraksi PKS saat pengesahan RUU HIP menjadi inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (12/5).

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini TAP MPRS XXV/MPRS/1966 yang masih berlaku hingga saat ini menyiratkan bahaya laten PKI dan ideologi komunis yang jelas-jelas menjadi ancaman bagi Pancasila. Menurutnya, jika bicara Haluan Ideologi Pancasila harus dibunyikan dengan tegas soal larangan PKI dan ideologi komunisnya di Republik Indonesia.

“Jangan abaikan bahaya laten komunisme. TAP MPRS XXV/1966 secara resmi masih berlaku karena bahayanya mengancam bangsa Indonesia sampai dengan saat ini. TAP MPRS tersebut dalam hierarki perundang-undangan berada di atas UU dan di bawah UUD, jadi sudah semestinya menjadi rujukan,” kata Jazuli.

Apalagi TAP MPRS XXV/1966 itu berkaitan erat dengan sejarah Pancasila sehingga setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. PKI pernah ingin mengganti ideologi Pancasila tapi gagal. Menjadi aneh, menurut Fraksi PKS, jika TAP MPRS yang penting itu tidak dijadikan konsideran.

“Bicara ideologi Pancasila harus berani secara tegas menolak anasir-anasir yang mengancam keberadaannya,” tegas Jazuli.

“Oleh karena itu Fraksi PKS meminta secara tegas agar TAP MPRS XXV/1966 dimasukkan sebagai konsideran RUU HIP. Ke depan dalam pembahasan RUU, Fraksi PKS akan terus berkomunikasi lintas Fraksi agar memiliki kesamaan pandang tentang pentingnya TAP MPRS tersebut dan kami dengar sejumlah Fraksi berkomitmen untuk mengusulkan hal yang sama,” imbuhnya.

  • RUU HIP tanpa TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Times/Arief Rahmat

Berdasarkan draf RUU tersebut, RUU HIP ini diajukan pemerintah karena belum ada Undang-Undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman kehidupan dan bernegara.

Namun, dalam RUU HIP itu tidak ada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang tercantum dalam konsideran.

Berikut 8 poin konsideran RUU HIP:

  1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
  5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
  6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
  7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
  8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

5.  PDIP imbau fraksi yang menolak untuk tidak membesarkan isu PKI di RUU HIP

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Ahmad Basarah menjelaskan, Fraksi yang menolak seharusnya tidak perlu khawatir dengan isu kebangkitan PKI. Menurutnya, PKI tidak mungkin bangkit di masa kini.

“TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, tanpa disebutkan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila pun, organisasi terlarang ini dan ajaran komunisme tidak mungkin lagi dibangkitkan kembali dengan cara apa pun,” kata Basarah.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>