Rapotan memaparkan, dari angka tersebut terlihat jelas bahwa kesadaran pengusaha untuk melaksanakan amanat Undang-undang ketenagakerjaan masih sangat rendah. Untuk itu, Ia menegaskan bahwa UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 3 tahun 1992 secara jelas mengamanatkan bahwa perusahaan yang membayar Upah seluruh tenaga kerja Rp. 1 Juta dan atau mempekerjakan 10 orang, wajib hukumnya masuk Jamsostek. Semantara, pengusaha yang lalai akan amanat UU tersebut diancam 6 bulan kurungan/denda Rp. 50 Juta. ”Harapan saya, naik 15 % tahun ini. Makanya kita sudah layangkan surat dengan gencar kepada perusahaan itu”, pungkas Rapotan. Ketika ditanya wartawan, tindakan apa yang akan dilakukan terhadap perusahaan yang masih “ogah” masuk Jamsostek, Rapotan mengatakan akan dilakukan sanksi yang tegas. “Tindakan hukum akan kita mainkan, kan ada dasar hukumnya. Akan kita terapkan”, ujar Kadis. Sebenarnya, lanjut Rapotan, sanksi sudah jelas pada UU no. 3 tahun 1992. “Kita uji dulu, uji materil UU No. 3 tahun 1992. Mudah-mudahan dengan penerapan UU ini, pengusaha akan sadar, sebab ujung-ujungnya adalah mensejahterakan karyawannya”, ujar Rapotan lagi. Untuk itu kepada para pengusaha yang ada di Sumut dihimbau dan diminta untuk ikutkan pekerjanya masuk dalam program Jamsostek ” Karena hal ini adalah wajib sesuai perintah UU, maka yang melanggar akan kita kenakan sanksi hukum”, tegasnya lagi.