KNPI BOVEN DIGOEL HARAPKAN PEMBENTUKKAN PPS SESUAI ATURAN
Boven Digoel, KBC - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Wilayah Boven Digoel mengharapkan rencana pembentukan Propinsi Papua Selatan (PPS) harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Demikian disampaikan ketua DPD KNPI Boven Digoel, Makarius M. Taman kepada KBC, kemarin (17/8) di Tanah Merah. Seperti dilaporkan Reporter KBC dari Merauke, Jerry Omona. Menurutnya, pemuda di Boven Digoel terus akan mendukung rencana tersebut. Hanya saja jika berbelok dari aturan yang ada dan diperuntukkan untuk kepentingan tertentu, pemuda akan menarik diri. “Aturan dimaksud mengacu pada Undang-Undang otonomi khusus bagi propinsi Papua, Nomor 21 tahun 2001 dan Nomor 32 tentang penyelenggaran pemerintahan daerah. Jadi jangan buat aturan sendiri lagi,” ujarnya.
Dikatakan Taman, persoalan PPS hingga kini masih menjadi isu sentral yang kerap dibahas pemuda di Boven Digoel. Pasalnya, masalah PPS hingga kini masih juga terjadi tarik ulur antara masyarakat adat di beberapa wilayah di selatan Papua. Beberapa kelompok, kata dia melakukan tindakan pro terhadap PPS. Tapi, ada juga kelompok lain yang bertolak belakang dengan itu. “Ini yang menjadi menarik. Sehingga kita pemuda dari Boven Digoel mencoba untuk membuat sedikit perubahan soal itu. Antara lain dengan penyampaian kami bahwa PPS itu harus mengikuti aturan yang ada,” katanya.
Ditambahkannya, agar masyarakat bisa mengetahui tujuan sebenarnya dari rencana tersebut, sebaiknya dibuat lagi sosialisasi yang terus menerus. Jika tidak, bisa menimbulkan penafsiran yang salah dari masyarakat terhadap PPS. “Ini harus perlu dibuat agar masyarakat bisa tahu dengan jelas,” kata dia.
LEGISLATIF TIDAK BERHASIL
Sementara itu, terkait kinerja DPRD Boven Digoel dalam upaya melaksanakan aspirasi rakyat, Taman menilai upaya tersebut tidak berhasil. DPRD, kata dia, hanya datang, duduk, diam, dengar dan pulang. Mereka bekerja tidak dengan ketulusan hati. Sehingga, rakyat kecil hingga kini masih tetap terpenjara dalam kemiskinan. Padahal, lanjutnya, anggaran biaya yang dikucurkan untuk kesejahteraan rakyat di Boven Digoel sangatlah besar.“Saya bisa katakan, kinerja DPRD Boven Digoel tidak berhasil. Malah jauh dari yang diharapkan. Mereka bahkan tidak bisa berbuat banyak untuk membantu masyarakat,” tegasnya.
Dia juga menegaskan, perlu adanya penandatangan kontrak dengan rakyat agar pada saat menjabat, mereka tidak membuat ulah dengan keluar daerah terus menerus untuk perjalanan dinas. Tapi tetap berdiam di Boven Digoel dan memperhatikan kesulitan masyarakat bawah. “Harus ada ketegasan dari rakyat esok untuk memilih pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Jangan seperti yang sekarang ini,” katanya mengakhiri.
|
Jumat, 2009-10-16,
14:56:35 WIB DANA PPMK DIKUCURKAN NOVEMBER MENDATANG Jakarta, Cakrabuananews - Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) tahun 2009 akan dikucurkan pada November mendatang. Dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta, hanya 30 kelurahan yang sudah siap menerima dana PPMK dengan sistem modal dasar. Jumat, 2009-10-16, 14:55:44 WIB ROB ANCAM WARGA PANTAI MARUNDA Jakarta, Cakrabuananews - Warga di kawasan pesisir pantai Marunda, tepatnya RW 07 Marunda Pulo, Cilincing, Jakarta Utara, mulai siaga mengantisipasi air pasang atau rob ke kawasan itu. Air pasang mulai memasuki kawasan permukiman warga. Jumat, 2009-10-16, 14:54:52 WIB Menyusul Surat Perintah Pengosongan Jakarta, Cakrabuananews - Ratusan penghuni Rumah Susun (Rusun) Sindang di Jalan Sindang Raya, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, resah menyusul adanya surat peringatan dari Perum Perumnas selaku pengelola rumah susun untuk segera mengosongkan tempat tinggal mereka yang berada di lantai dasar. Jumat, 2009-10-16, 13:48:42 WIB OPERATOR BUSWAY EMPAT BULAN TUNGGAK BAYAR GAS Jakarta, Cakrabuananews - Wakil Gubernur Prijanto mengatakan, operator busway menunggak pembayaran gas selama empat bulan sebesar Rp 4 miliar. Operator busway menunggak biaya gas ke PT Petross Gas. |
Cari Berita Lain:
|
| | ||