Bagikan ini:

" />
Published On: Sen, Sep 10th, 2018

Kemenpan RB Menjaring PNS, Patut Prioritaskan Pegawai Honorer

Share This
Tags

Cakrabuananews  —  Pemerintah melalui Kemenpan-RB akan menjaring 238 Ribu CPNS. Semoga serius memprioritaskan untuk pegawai honorer yang sudah lelah bertahun-tahun mengulur umur dan kesabaran agar segera bisa menjadi pegawai tetap aparatur sipil negara yang jelas status serta masa depannya.

Pelaksanakan Pengadaan CPNS Tahun 2018, rencana dan rekrutmen akan diarahkan untuk meningkatkan daya saing dengan prioritas pada bidang pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kata Humas Kemenpan-RB.

Amanat UU No. 43/1999 tentang Pokok Kepegawaian (pasal 2 ayat 3) mengamanatkan Pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Karenanya atas dasar inilah prioritas terhadap pegawai honorer yang telah menunaikan tugas dan kewajibannya patut menrapat perhatian khusus pada kesempatan pertama rekruitmen CPNS yang dilaksanakan Kemenpan-RB untuk membuktikan keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil yang mempunyai dedikasi tinggi ikut membangun bangsa dan negaranya.

Pengabaian terhadap statud pegawai honorer seperti termaktub dalam UU No. 5/2014 jelas tidak senafas dengan kemanusiaan yang adil dan beradab seperti termuat dalam falaafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Istilah pegawai honorer dihapus begitu saja lalu diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang setara statusnya dengan pekerja atau buruh out sourching.

Jadi kalau memang pemerintah serius hendak menjajang CPNS
— dan tidak tendensius untuk pencitaraan Pemilu, Pilpres atau Pileg–akan sangat simpatik dan manusiawi serta jelas sikap berpihaknya tetap pada rakyat, wong cilik. Sebab bisa dipastikan semua pegawai honorer adalah rakyat kecil yang tidak berdaya namun memiliki komitmetmen berbangsa dan bernegara yang tidak lahi patut diragukan.

Rencans Kemenpan-RB menjaring CPNS dalam jumlah yang lumayan besar sungguh merupakan ingin segar bagi serikat buruh maupun serikat pekerja. Apalagi mau mengakomodir pegawai honorer yang sudah lama mengabdi namun belum juga diangkat statusnya sebagai pegawai tetap.

Masalah pegawai honorer bagi serikat buruh maupu serikat pekerja — seperti yang ada di Ibukota Jakarta — sampai sekarang masih terus berperkara. Yang bergabung dengan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia saja masih ratusan orang jumlahnya.

Karenanya, ada baiknya proporsi formasi penerimaan CPNS tahun ini seperti yang direncanakan Kemenpan-RB memperhstikan juga pegawai honorer yang berserakan pada berbagai instansi pemerintah — tak hanya di sektor pendidikan tapi juga di bidang lain untuk mengisi jabatan-jabatan teknis dan spesialis yang saat ini masih dianggap kurang. Apalagi menurut Humas Kemenpan-RB diantara peluang tenaga kerja baru itu disntaranya adalah bidang pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur yang ada.

Prioritas perencanaan pengadaan CPNS, menurut Menpan RB, Syafrudin memang akan disesuaikan dengan program pembangunan Pemerintahan Kabinet Kerja yang belum diwujudkan.

Harapan banyak pihak — utamanya dari kalangan pegawai honorer, pengadaan CPNS ini sungguh diinginkan tidak ada kaitannya dengan Pemilu, Pilpres dan Pileg yang akan segera berlangsung pada April 2019. Sehingga tujuan baik pemerintah sungguh hendak mengantisipasi
Perubahan yang bergulir begitu cepat di era industri 4.0 yang bercirikan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. Dimana percepatan perubahan harus mempersiapkan SDM Aparatur negara yang berkelas dunia. Berintegritas, memiliki rasa nasionalisme, profesional, berwawasan global serta menguasai teknologi informasi yang semakin cepat melesat.

Dalam versi Kemenpan RB. Syarifudin, CPNS setidaknya dapat memiliki kemampuan berbahasa asing, jiwa wira usaha (entrepreneurship), ramah dan punya etos melayani (hospitality), serta memiliki daya jejaring yang kuat (networking).

Diinformasikan juga jumlah PNS di Indonesia sekarang sekitar 4,3 juta, dengan proporsi terbesar guru dan tenaga kesehatan. Berikutnya adalah tenaga pelaksana atau administratif sebesar 1,6 juta (38%) dan tenaga teknis keahlian sebesar 372 ribu (8,6%). Begutulah kata Kemenpan RB. Sehingga komposisi PNS tidak seimbang dan membuat kesulitan untuk menghadapi tantangan ke depan.

Tantangan era industri 4.0, memang perlu spesialisasi keahlian. Untuk itulah rencana dan usulan PNS baru, harus fokus pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, serta arah pembangunan nasional dan pembangunan di daerah. Artinya, proporsi untuk menjaring CPNS juga diidealkan memperhatikan kepentingan pada pembangunan di daerah.

Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini sesungguhnya patut diwujudkan dalam porsi menjaring CPNS untuk daerah yang selama ini selalu terkesan diabaikan.

Jacob Ereste
Atlantiks Institut Nusantara & Wakil Ketua F.BKN SBSI

 

 

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>