Bagikan ini:

" />
Published On: Sel, Sep 18th, 2018

Pemerintah Indonesia keluarkan aturan ekspor untuk kurangi defisit

Share This
Tags

Jakarta. CakrabuanaNews.com  —  Pemerintah Indonesia memproyeksikan neraca perdagangan September mendatang tidak akan defisit karena dukungan dari kebijakan relaksasi ekspor batu bara, tekstil dan kebijakan mandatori biodiesel 20 persen (B20).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan dampak kewajiban pencampuran 20 persen minyak sawit terhadap bahan bakar biodiesel 20 persen akan mulai terlihat hasilnya bulan depan.

“Itu akan mengurangi defisitnya. Kalau impor bahan baku dan bahan penolong jangan kita hentikan, itu kan mendukung ekspor,” ujar dia seusai workshop “Perang dagang AS-RRT, peluang dan antisipasi” di Jakarta.

BPS menyebutkan neraca perdagangan Agustus dengan defisit USD1,02 miliar, setelah pada Juli juga defisit USD2,01 miliar.

Menurut Menteri Enggar, kinerja ekspor dipengaruhi dua komoditas penting yaitu batu bara dan Crude Palm Oil (CPO).

Guna mendukung peningkatan ekspor komoditas unggulan, pemerintah akan mengeluarkan peraturan yang mengizinkan perusahaan perantara untuk kembali melakukan ekspor batu bara.

Pada komoditas batu bara, ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 52/2018 yang menyebutkan bahwa ekspor hanya boleh dilakukan oleh eksportir terdaftar (ET), yakni eksportir batu bara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Dalam aturan baru, pemerintah juga tidak memberikan batasan volume batu bara yang bisa diekspor trader.

Pemerintah hanya akan mengawasi aktivitas ekspor tersebut dengan mewajibkan trader memperoleh rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kata Menteri Enggar.

Pemerintah memproyeksi produksi nasional batu bara bisa mencapai 510 juta ton, di mana 25 persennya untuk memasok kebutuhan dalam negeri (Domestik Market OBligation/DMO) dan sisanya untuk pasar ekspor.

Hingga semester I tahun ini, ekspor batu bara mencapai 209,6 juta ton atau 81,5 persen dari total produksi batu bara di dalam negeri selama awal Januari hingga akhir Juni 2018 sebesar 257,17 juta ton.

Selain batu bara, pemerintah juga merelaksasi aturan ekspor produk hasil hutan khususnya rotan.

Dalam aturan baru tersebut, ekspor rotan diperbolehkan untuk barang setengah jadi setelah sebelumnya pemerintah mewajibkan rotan hanya boleh diekspor dalam bentuk barang jadi.

Wajib LC berlaku Oktober

Menteri Enggar juga menegaskan aturan kewajiban menggunakan Letter of Kredit (L/C) untuk ekspor komoditas sumber daya alam akan mulai berlaku Oktober mendatang.

Kebijakan tersebut merupakan langkah untuk mendorong optimalisasi dan akurasi perolehan devisa hasil ekspor, kata Menteri Enggar.

L/C adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri. Dengan L/C, eksportir berhak mengirimkan tagihan kepada importir untuk menarik wesel-wesel yang menjadi hak eksportir.

Selain penggunaan L/C, pemerintah mewajibkan para eksportir membawa paling tidak 50 persen devisa hasil ekspor ke dalam negeri.

“Di bawa ke Indonesia atau bank Indonesia di luar negeri dan itu dikonversi dalam rupiah. Tapi Bank Indonesia (BI) juga stand by untuk sewaktu-waktu mereka butuh dolar bisa ditukar dengan cepat dan biaya murah,” ujar Menteri Enggar.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan penggunaan LC untuk memastikan devisa hasil ekspor tidak bocor adalah langkah tepat. Namun, pemerintah juga harus mengetahui alasan eksportir memarkir dananya di luar negeri

“Kalau pelaku usaha di sektor manufaktur yang menyimpan dana hasil ekspornya dan dipakai untuk keperluan impor bahan bakunya ya boleh,” ujar dia.

“Karena dalam proses produksinya mereka perlu bahan baku yang mungkin hanya ada di luar negeri.”

Ekonom Center of Reform on Economics(CORE) Mohammad Faisal mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam kebijakan yang bisa dianggap sebagai disinsentif bagi eksportir itu.

Oleh karena itu, kata dia, harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang mempermudah prosedur ekspor seperti yang banyak dikeluhkan. (adz/aa)

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>