Bagikan ini:

" />
Published On: Jum, Sep 21st, 2018

Ribuan Guru Honorer K2 Kepung Pemkab dan DPRD Tolak Rekrutmen CPNS Daerah

Share This
Tags

Sumenep, CakrabuanaNews.com  —   Ribuan Guru tenaga honorer Kategori 2 (K2) dan K2 lainnya yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS ) jalur umum. kamis 20/09/18.

Selain menolak Rekrutmen CPNSD dikabupaten sumenep, mereka juga menuntut agar pemerintah segera merevisi UU ASN, dan mengangkat mereka sebagai PNS karna sudah bertahun tahun lamanya mengabdi,

Aksi tersebut dimulai di titik kumpul depan masjid jamik dengan “Long March” Jalan kaki menuju Kantor bupati Sumenep kemudian dilanjutkan menuju kantor DPRD sumenep,

Dalam asksi demonstrasi tersebut tampak terlihat ada dua orang ibu ibu juga ikut demo sambil memangku bayi pada saat demo berlangsung,

Maksud dan Tujuan mereka adalah untuk menyampaikan aspirasinya setelah bertahun tahun lamanya mengabdi pada pemerintah khususnya dikabupaten sumenep, dalam orasinya,Ribuan Guru tersebut menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Daerah ( Pemda sumenep )

Para demonstran tersebut  terdiri dari guru dan pegawai lainnya (Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, Laboran, Pustakawan, Penjaga Sekolah dan PHL lainya) yang merupakan gabungan organisasi Honorer se-Indonesia yang bekerja di instansi pemerintah setempat.

Kami selaku Pengurus Honorer Kategori II Indonesia Kabupaten Sumenep meminta dukungan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kabupaten Sumenep, percepatan honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS, kata Abd Rahman Korlap aksi dalam orasinya.

Mereka merasa Masa pengabdian yang selama ini  tidak sebentar menjadi alasan  untuk mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah hingga ahirnya mereka turun jalan untuk menyampaikan aspirasi karena mereka menilai pemerintah khususnya daerah tidak adil dalam perekrutan pegawai negeri sipil,

Selain itu, insentif Rp 350 ribu setiap bulannya dianggap tidak sesuai dengan pengorbanan mereka dalam berkontribusi untuk anak bangsa.

Kami sudah puluhan tahun mengabdi, insentif Rp 350 ribu tidak layak, tidak sebanding dengan pengabdian kami selama ini, kata korlap saat orasi.

Bahkan, usia yang tidak lagi muda, juga menjadi alasan kuat mereka menolak rekrutmen CPNS di ujung timur pulau Madura ini. Usia kami tidak muda lagi, sudah 35 tahun ke atas, tidak bisa ikut tes CPNS, makanya kita tolak, dan minta diangkat sebagai PNS tanpa tes, timpal orator lain.

Sekda Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi yang menemui pendemo menjelaskan, usulan pengangkatan Honorer K2 secara langsung sudah disampaikan ke MenpanRB, dan mungkin masih dalam kajian.

Sudah kita usulkan untuk honorer K2 diangkat langsung sebagai PNS tanpa tes, mungkin masih jadi kajian di MenpanRB,” katanya di hadapan ribuan demonstran.

Ditegaskan mantan Kepala Dinas PU Bina Marga ini, pemerintah setempat hanya menindaklanjuti dan menjalankan surat edaran pusat, dalam hal ini MenpanRB. Kendati demikian, Edy berjanji jika ada pengambilan khusus di kemudian hari, maka akan disampaikan kepada para honorer K2 yang telah lama mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara.

Pada saat perekrutan CPNS kali ini, kami hanya menindaklanjuti hasil surat MenpanRB, jadi kalau seandainya dalam perjalanan waktu ada pengambilan khusus, akan kita komunikasikan lebih lanjut,

Puas menyampaikan tuntutannya, ribuan guru dan beberapa profesi lainnya ini bergeser menuju kantor DPRD Sumenep untuk menemui wakil rakyat. Mereka mendesak DPRD Sumenep agar mau memperjuangkan nasibnya.

Hingga berita ini ditulis, seribuan massa masih menyampaikan orasinya secara bergantian dengan membacakan beberapa poin tuntutan. Diantaranya, meminta Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Bupati, Wakil Bupati, Sekda mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia, Menpan RB, BKN dan DPR RI untuk

  1. Menunda pelaksanaan Tes CPNS umum Tahun 2018 yang ditujukan kepada MenpanRB.
  2. Menolak atas terbitnya PermenPanRB no. 36 dan 37 tahun 2018
  3. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk secepatnya menyelesaikan revisi UU ASN No. 5 tahun 2014 oleh DPR RI.
  4. Sebagai Bentuk Pengawalan Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar secepatnya menerbitkan SK Bupati dan Sejenisnya sebagai kebutuhan pengajuan Sertifikat Pendidik (Sertifikasi), Kesejahteraan dengan Upah yang layak untuk Honorer K2 dilingkungan Pemkab Sumenep dengan berasas keadilan dan untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup dengan layak.

(adfz/beritaoposisi)

 

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>