Bagikan ini:

" />
Published On: Kam, Sep 27th, 2018

Gubernur Jakarta cabut izin reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta

Share This
Tags

Jakarta, CakrabnuanaNews.com  —  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan telah resmi mencabut izin reklamasi 13 pulau di pesisir wilayahnya.

Keputusan ini diambil setelah Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara Jakarta yang dibentuk dirinya melakukan verifikasi terhadap seluruh kegiatan rekalamasi di pulau tersebut.

Ke 13 pulau tersebut adalah Pulau A, Pulau B dan Pulau E yang izinnya dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah. Pulau I, J dan K yang izinnya dipegang oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Pulau M yang izinnya dipegang oleh PT Manggala Krida Yudha.cPulau O dan F oleh PT Jakarta Propertindo. Pulau P dan Q izinnya dipegang oleh KEK Marunda Jakarta. Pulo H PT Taman Harapan Indah. Dan Pulau I PT jaladri Kartika Paksi.

Anies memastikan seluruh kegiatan reklamasi di Jakarta resmi dihentikan.

Dicabutnya izin reklamasi itu karena para pengembang tidak melaksanakan kewajibannya. Sayangnya Anies tidak menjelaskan secara rinci apa saja kewajiban para pengembang itu.

“Ada macam-macam [kewajiban yang tidak dilaksanakan]. Banyak sekali yang paling paling paling dasar saja banyak yang tidak dikerjakan,” kata Anies di Jakarta Rabu.

Untuk pulau yang telah dibangun oleh pengembang yakni Pulau C dan Pulau D, Pulau G dan Pulau N akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saat ini kita akan menyelesaikan Perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian kita akan menyiapkan perencanaan tata ruang untuk masyarakat dan pemerintah Pemprov DKI akan fokus pada pemulihan wilayah teluk Jakarta,” tambah dia.

Sebelumnya, pencabutan izin reklamasi ini merupakan janji kampanye Anies Baswedan saat masih menjadi calon gubernur Pilkada 2017 lalu.

Gubernur sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalami kerugian jika rencana reklamasi yang telah berjalan sejak era Presiden Soeharto ini dihentikan.

Ahok menilai reklamasi tersebut berpotensi mendatangkan keuntungan sebesar Rp 158 triliun dari hasil penjualan properti selama 10 tahun.

Sementara reklamasi tersebut mendapat banyak pertentangan dari masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. (ad/aa)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>