Bagikan ini:

" />
Published On: Sen, Okt 8th, 2018

Buruh Demo Kedubes AS Terkait Pertemuan IMF-Bank Dunia

Share This
Tags

Seorang peserta unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dengan membawa spanduk yang menyuarakan tuntutan mereka terhadap pemerintah AS, 8 Oktober 2018. (Foto: VOA/ Ahmad Bhagaskoro)

Jakarta, CakrabuanaNews.com Sekitar tiga puluhan orang yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Menentang Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (GRM IMF-WB) melakukan aksi unjuk rasa di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Mereka menentang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang berlangsung hari ini di Nusa Dua, Bali.

Koordinator aksi, Sujak Supriyadi mengatakan, program-program yang didorong IMF dan Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia tidak berpihak kepada rakyat Indonesia, khususnya buruh. Ia mencontohkan salah satunya yaitu upah murah.

“Di dalam dokumen-dokumen IMF-World Bank ada yang dikatakan upah yang kompetitif, artinya upah yang memiliki daya tawar yang murah sekali. Contohnya pembuatan UU 13 (UU Ketenagakerjaan) ada pasal-pasal sistem tenaga kerja kontrak dan upah, itu sebenarnya ada di program IMF-World Bank,” jelas Sujak di Jakarta, Senin (8/10).

Sujak mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua kesepakatan dan kerjasama utang dengan IMF dan Bank Dunia. Termasuk, kata dia, pembangunan-pembangunan yang bergantung pada utang dan investasi asing.

Sementara itu, Aktivis Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Tangerang, Jemirah mengatakan upah murah selama ini kerap merugikan perempuan. Apalagi sekarang sudah berjalan upah padat karya di sejumlah wilayah, yang sebagian besar pekerjanya adalah perempuan.

“Upah padat karya itu juga bagian dari Bank Dunia-IMF, upah padat karya itu di bawah UMK. Nominalnya sangat rendah sekali. Kami sebagai buruh perempuan sangat kecewa dan marah terhadap pertemuan Bank Dunia dan IMF. Karena semua kebijakan yang dilahirkan di Indonesia, baik itu perburuhan, itu dampaknya dari itu,” jelas Jemirah.

Adapun acuan buruh menyebut Bank Dunia tidak pro terhadap buruh yaitu laporan kerja Bank Dunia yang bertajuk World Development Report 2019 halaman 117. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mengusulkan agar sejumlah aturan ketenagakerjaan dikurangi karena dianggap menjadi beban perusahaan. Antara lain soal upah minimum, uang pesangon dan hambatan dalam perekrutan dan pemecatan.

Menanggapi itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Mudhofir Khamid mengatakan, buruh sebenarnya dapat menyampaikan aspirasi mereka di pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali. KSBSI merupakan organisasi buruh yang mendukung calon presiden Joko Widodo.

Hal ini, kata Mudhofir, seperti yang dilakukan KSBSI dengan mengirimkan perwakilan ke pertemuan tersebut. Menurutnya, ada sejumlah poin yang disampaikan KSBSI dalam pertemuan tersebut antara lain soal upah layak dan jaminan BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan. (adz/voa)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>