Published On: Sen, Des 24th, 2018

Titik Nol : Snouck Horgronye Di Hindia Belanda

Share This
Tags

SUMBER RUJUKAN AL QURAN

 “Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.” (QS. At-Taubah [9] : 32)

 wamakaruu wamakara laahu walaahu khayru lmaakiriin

“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya”. (QS Ali Imran (3) : 54)

 Tahsabuhum Jami’an wa Qulubuhum Syattaa

“Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada beraqal.” QS. al Hasyr (59) : 13

 Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik”. (QS: Al-Maidah (5) : 82).

 Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.QS. al-Baqarah (2) : 120

 

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya…….

(QS al Anfal (8)2

 

I. Kalimat “wa’aidduu” (persiapkanlah!) ditujukan kepada kaum mukminin secara keseluruhan, sebagaimana yang dikatakan imam Al-Alusi dalam tafsirnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perintah I’dad merupakan tugas bagi masing-masing orang mukmin, bukan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam semata.1 Nunu A Hamijaya, sejarawan publik, penulis buku “ Titik Nol : Kehendak Berpemerintahan Sendiri (Zelbestuur,1916) di Hindia Timur “ dan buku Toedjoeh Kata : Sebuah Ijtihad Konstitusi Siyasah Kebangsaan Zelfbestuur 1916-1959, Pusbangter, Jatinangor,2018.

 

PROLOG

Kemenangan partai agama (Kristen) pada pemilihan di Belanda tahun 1901 merubah wajah politik di sana. Partai Liberal –yang telah menguasai politik selama 50 tahun– kehilangan kekuasaannya; sedangkan golongan agama semakin kuat dan membawa pemerintahan ke prinsip Kristen. Pidato tahunan raja pada bulan September 1901 –yang menggambarkan jiwa Kristen –menyatakan mempunyai kewajiban etis dan tanggung jawab moral kepada rakyat Hindia Belanda (Nusantara), yakni memberikan bantuan lebih banyak kepada penyebaran agama Kristen. Dukungan terhadap kristenisasi Hindia Belanda dipertegas, sejalan dengan politik hutang budi yang dicanangkan.3

Kerja sama misionaris, orientalis dan kolonialis ini telah lama terjadi dan dapat dibuktikan melalui pengakuan Alb C. Kruyt (tokoh Nederlands bijbelgenootschap) dan OJH Graaf van Limburg Stirum, seperti yang dikutip oleh Dr. Aqib Suminto berikut ini:

“……kristenisasi merupakan faktor penting dalam proses penjajahan dan zending Kristen merupakan rekan sepersekutuan bagi pemerintah kolonial, sehingga pemerintah akan membantu menghadapi setiap rintangan yang menghambat perluasan zending.”[17]4

Dr Aqib Suminto menggambarkan strategi penjajah Belanda, di antaranya diungkapkan sebagai berikut:

Usaha Belanda untuk mengkonsolidasi kekuatannya mendapat perlawanan dari raja-raja Islam, dan di tingkat desa, dari para guru serta ulama Islam. Meskipun Belanda berhasil mengontrol sebagian besar daerah Nusantara yang ditaklukkannya, namun Islam tetap melebarkan sayapnya; bahkan sejak abad ke- 19 Islam mendapatkan daya dorong, berkat semakin meningkatnya hubungan dengan Timur Tengah.[3]

Kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam menangani masalah Islam ini, sering disebut dengan istilah Islam Politiek, dimana Prof Snouck Hurgronje dipandang sebagai peletak dasarnya. Sebelum itu kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam hanya berdasarkan rasa takut dan tidak mau ikut campur, karena Belanda belum banyak menguasai masalah Islam.

Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata “imperator” artinya memerintah.   Imperium artinya pemerintahan.                         Imperialisme itu adalah suatu sistem

4 H Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, LP3ES, Jakarta, 1985, h 20-21.3 H Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, LP3ES, Jakarta, 1985, h 20-21.

dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya.

Snouck Hurgronje adalah sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Sebagai seorang ilmuwan Leiden dan penasihat kolonial yang terkemuka, Ia telah berhasil membangun dasar-dasar pemikiran yang kemudian diadopsi pemerintah kolonial Belanda, pemerintah orde baru, dan bahkan bukan tidak mungkin diterapkan hingga saat ini.5

Ajaran Snouck Hurgronje sebagai Inlands Policy memisahkan secara ketat tiga masalah utama dalam kehidupan kegamaan umat Islam di Indonesia: masalah ritual, muamalah dan politik.Berkat pengalamannya di Timur Tengah dan Aceh, Snouck Hurgronje,   sarjana   sastra   Smith yang  mempunyai                                                                                     andil sangat besar dalam penyelesaian perang Aceh ini kemudian berhasil menemukan suatu pola dasar bagi kebijaksanaan menghadapi Islam di Indonesia.6

Simpul Peradaban Barat: Liberalisme (Misionaris, Orientalis, dan Kolonialis)

Liberalisme merupakan sistem, pandangan hidup atau ideologi Barat. Fukuyama menegaskan:

Tidak diragukan lagi, dunia Islam dalam jangka panjang akan nampak lebih lemah menghadapai ide-ide liberal ketimbang sebaliknya, sebab selama seabad setengah yang lalu liberalisme telah memukau banyak pengikut Islam yang kuat. Salah satu sebab munculnya fundamentalisme adalah kuatnya ancaman nilai-nilai liberal dan Barat terhadap masyarakat Islam tradisional.7

Prinsip-prinsip    Revolusi     Perancis     1789     dianggap     sebagai Magna  Charta liberalisme. Di dalamnya terdapat kebebasan mutlak dalam pemikiran, agama, etika, kepecayaan, berbicara, pers dan politik. Konsekuensinya adalah penghapusan Hak-hak Tuhan dan segala otoritas yang diperoleh dari Tuhan; penyingkiran agama dari kehidupan publik menjadi bersifat individual.

5 Istilah“ colonia ” dalam bahasa Romawi berarti “ tanah pertanian” atau “permukiman”.Istilah ini mengacu pada orang-orang Romawi yang tinggal di negeri-negeri lain,akan tetapi masih sebagai warga negara Romawi.

6 Dr Qasim As-Samra’i, Al-Istisyraqu bainal Maudhu’iyati  wal  Ifti’aliyah,  terjemahan  Prof.  Dr  Syuhudi  Isma’il dkk, Bukti-bukti Kebohongan Orientalis, GIP, Jakarta, cetakan pertama 1417H/ 1996M, hl 139.

  • H Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, LP3ES, Jakarta, cetakan pertama, 1985, hal 1-2, mengutip Harry J Benda, “Christian Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia,” dalam Contiunity and Change in Southeast Asia, (Yale University, 1972), hal

7 Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, Avon Book, New York, 1992, hal 45-46.

Metode penyebaran liberalisme ke dunia Islam ditempuh Barat sejak lama atau bahkan seumur kolonialisme Barat ke dunia Islam sejak abad ke 18 hingga 19. Kolonialisme bekerja sama atau sejalan dengan gerakan misionarisme dan orientalisme. Akar gerakan orientalisme dapat ditelusuri dari kegiatan mengoleksi dan menerjemahkan teks-teks dalam khazanah intelektual Islam dari bahasa Arab ke bahasa Latin sejak Abad Pertengahan di Eropa. Kegiatan ini umumya dipelopori oleh para teolog Kristen. Dari hasil koleksi itu Museum London dan Mingana Collection di Inggris adalah di antara pemilik koleksi manuskrip Islam terbesar di dunia. Selanjutnya, karena Orientalisme telah menjadi suatu tradisi pengkajian yang penting di dunia Barat, maka ia berkembang dan melembaga menjadi program formal di perguruan tinggi, dalam

bentuk departemen atau jurusan dari universitas-universitas di Barat.

Pemikiran liberalisme agama menyatakan

  • semua agama Menurut John Hick, tokoh pluralisme agama, diantara prinsip pluralisme agama menyatakan bahwa agama lain adalah sama-sama jalan yang benar menuju kebenaran yang sama (Other religions are equally valid ways to the same truth).
  • Islam itu menindas kaum wanita,
  • al-Qur’an adalah karangan Muhammad
  • al-Qur’an adalah wahyu Tuhan tapi ia diucapkan oleh Muhammad dan dengan bahasa Muhammad sebagai manusia biasa
  • Karena al-Qur’an turun dalam ruang sejarah Arab maka ia adalah produk budaya Arab (muntaj thaqafi). Implikasi ide ini adalah bahwa al-Qur’an bukan firman Allah yang suci dan perlu disucikan dan disakralkan dan karena itu umat Islam tidak terlalu fanatik berpegang pada al-Qur’an; dan agar umat Islam mau menafsirkan al-Qur’an tanpa takut-takut, karena ia hanya perkataan manusia biasa.

Menurut Edward Said8 paling tidak ada empat jenis relasi kekuasaan yang hidup dalam               wacana    orientalisme;kekuasaan   politis    (pembentukan    kolonialisme   dan

8 Orientalisme merupakan salah satu diskursus dalam kajian post-kolonialisme. Adalah Edward W. Said, seorang pemikir paling kondang dalam kajian diskursif tentang post-kolonialisme yang menawarkan tentang studi kritis terhadap ideologi kolonial dalam bukunya yang berjudul “Orientalisme”. Terlahir sebagai Kristiani Anglikan di Yerusalem pada 1 November 1935, Said harus mengungsi ke Mesir pasca kekalahan Palestina pada 1947, dan kemudian menjadi imigran di Amerika Serikat pada 1951. Dengan latar belakang yang kompleks, dan paradox identitas yang dimilikinya, ia menawarkan sudut pandang yang lain terhadap dunia tentang relasi kekuasaan antara “Timur” dan “Barat”. Sumber : Edward W. Said, “Orientalisme; Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukan Timur Sebagai Subjek”, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2010

imperialisme), kekuasaan intelektual (mendidik Timur melalui sains, linguistik, dan pengetahuan lain), kekuasaan kultural (kanonisasi selera, teks, dan nilai-nilai, misalnya Timur memiliki kategori estetika kolonial, yang secara mudah bisa ditemukan di India, Mesir, dan negara-negara bekas koloni lainnya), kekuasaan moral (apa yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan oleh Timur).

Relasi ini menurutnya beroperasi berdasarkan model ideologi yang disebut Antonio Gramsci sebaga ihegemoni, suatu pandangan bahwa gagasan tertentu lebih berpengaruh dari gagasan lain, sehingga kebudayaan tertentu lebih dominan dari kebudayaan-kebudayaan lain. Bagi Said, orientalisme pada hakikatnya tak lebih sebagai bentuk “legitimasi†atas superioritas kebudayaan Barat terhadap inferioritas kebudayaan Timur. Dalam hal ini, Said lalu menyebutnya hegemoni kultural sebagai praktik tak berkesudahan yang terus berlangsung dalam wacana orientalisme.

Menurutnya, orientalis cenderung merendahkan cara berfikir Timur yang dianggap tidak selaras dan sederajat dengan mereka. Sampai abad ke-20 pun, saat penjajahan telah lama berakhir, alih-alih menyesal dengan perbuatannya, para pemikir kolonial justru masih tetap merendahkan Timur. Untunglah muncul pemikir poskolonial yang menunjukkan kenyataan dibalik itu semua bahwa Timur tidaklah seperti yang digambarkan Barat.

Untuk sedikit membayangkan alam pikir orientalisme, berikut cuplikan pidato Arthur James Balfour pada tahun 1910 di depan Majelis Rendah Inggris:

Pertama-tama, mari kita lihat fakta-fakta yang ada. Bangsa-bangsa Barat – sesaat setelah mereka muncul di panggung sejarah – telah memperlihatkan tanda-tanda kemampuannya untuk memerintah diri sendiri… karena mereka memiliki nilai positif… (tetapi) coba anda telusuri sejarah bangsa-bangsa Timur, anda tidak akan menemukan jejak-jejak pemerintahan diri sendiri (self government). Abad-abad kebesaran Timur selalu muncul di bawah pemerintahan tiranisme, pemerintahan absolut. Begitu pula, semua kontribusi mereka yang luar biasa pada peradaban juga diciptakan di bawah sistem pemerintahan semacam itu. Penaklukan-penaklukan-pun datang silih berganti, dominasi tegak dan runtuh susul menyusul. Akan tetapi, dalam pasang surutnya nasib peruntungan mereka, anda tidak akan melihat satupun dari bangsa-bangsa tersebut, dengan inisiatif sendiri, menegakkan apa yang kita sebut – dalam pandangan Barat – pemerintahan oleh diri sendiri. Ini adalah fakta. Ini bukan masalah superioritas dan inferioritas. Saya yakin, seorang bijak yang sejati dari Timur akan mengatakan bahwa pemerintahan semacam yang kita praktikkan di Mesir dan di tempat-tempat lain bukanlah pekerjaan yang layak bagi seorang filsuf – itu adalah pekerjaan yang kotor, rendah dan kasar”.

Snouck Hurgronje bermaksud menukar Islam dengan kebudayaan Eropa, sehingga upaya kepentingan politik dan agama (Kristen) menjadi gampang.

To bring about a cultural unity string enough to void the difference of religious denomination from its political and social significance.”

(Menjadikan ikatan kesatuan budaya dapat melenyapkan perbedaan agama dari kepentingan politik dan kemasyarakatan).

Ajaran Snouck Hurgronje sebagai Inlands Policy memisahkan secara ketat tiga masalah utama dalam kehidupan kegamaan umat Islam di Indonesia: masalah ritual, muamalah dan politik.

Kelihaian Snouck di Aceh pun tak kurang “menguntungkan” bagi Belanda. Dengan adanya Snouck bisa mendekati Habib Abdur Rahman Ad-Dhohir yang menginginkan jadi Sultan di Aceh, Snouck mampu mengorek rahasia-rahasia yang “dijual” oleh Habib itu tentang ulama dan umat Islam Aceh. Setelah Snouck mendapatkan rahasia   akurat   dari   pengkhianat   Aceh   yaitu   Habib   Abdur Rahman tersebut, maka Snouck mengusulkan kepada pemerintah Belanda bahwa tidak ada jalan lain kecuali menghancurkan para ulama Aceh.

Snouck menyarankan agar kristenisasi dilakukan secara pendekatan dan sosialisasi budaya Eropa/ Belanda. Dengan cara pendekatan budaya itu menurut Snouck, umat Islam Indonesia tidak bereaksi, dan bahkan nantinya mereka masuk Kristen dengan sendirinya. Snouck menunjukkan bukti-bukti kegigihannya membantu pengkaderan misi Kristen di Rotterdam, dan penghargaan terhadap dirinya langsung dari Gubernur Jendral di Hindia Belanda atas upaya missi yang diemban Snouck.9

6. Strategi Snouck Hurgronye Membentuk Sekularisme di Indonesia

1.  Pemisahan Ibadah dan Ritual Keagamaan

Berdasarkan penelitian Snouck Hurgronje yang telah melakukan riset di Mekah, maka Snouck memberikan saran kepada pemerintah kolonial terhadap kehidupan keagamaan yakni memisahkan antara Ibadah muamalah dengan Ritual keagamaan umat muslim.

9 Thomas Right, penulis buku Early Christianity in Arabia, mensinyalir perseteruan antara Islam dan Kristen terjadi sejak bala tentara Kristen pimpinan Abrahah menyerang Ka’bah dua bulan sebelum Nabi lahir. Di situ tentara Abrahah kalah telak dan bahkan tewas. Kalau saja tentara itu tidak kalah mungkin seluruh jazirah itu berada di tangan Kristen, dan tanda salib sudah terpampang di Ka’bah.

Snouck memformulasikan dan mengkategorikan permasalahan Islam menjadi tiga kategori, yaitu; bidang Agama Murni, bidang Sosial Kemasyarakatan dan bidang Politik.

Pada hakikatnya, Islam tidak memisahkan ketiga bidang tersebut, namun oleh Snouck diusahakan agar umat Islam terjerumus dan menikmati sistem sekuler tanpa menyadarinya. Sehingga aturan bernegara yang sudah ada panduannya dalam Al-Quran akan terabaikan, sementara hanya menyisakan ritual keagamaan seperti Sholat, Zakat, dan Haji.

Seperti halnya umat kristen yang memisahkan gereja dengan kehidupan sosial, akibat traumatik yang amat sangat terhadap praktik Inkuisisi gereja (yang hal ini tidak pernah terjadi di umat muslim).

  1. Pemberian Gelar Haji Untuk Mengontrol Pemberontakan

Pemisahan ritual keagamaan Islam dengan hukum syariat dalam bersosialisasi Snouck mengkritik kebijakan Belanda yang selalu menghalang-halangi ibadah dan ritual umat Islam. Buat Snouck ini merupakan salah satu pangkal penyebab terjadinya pemberontakan umat Islam di berbagai daerah.

Menurut Snouck, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan politik, maka pemerintah kolonial semestinya dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya.Pemerintah harus memperlihatkan sikap seolah- olah memperhatikan agama Islam dengan memperbaiki tempat peribadatan, serta memberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah.

Dalam kasus Haji misalnya, Snouck menolak kebijakan pemerintah yang melarang umat Islam untuk pergi Haji ke Mekah.Menurutnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah mencatat orang-orang yang pergi haji. Oleh sebab itu diterapkan dua

(2) siasat kelicikan snouck hurgronje, yakni pemberian gelar “Haji” untuk mereka yang

pergi Haji dan melarang mereka untuk tinggal lebih lama di kota Mekah.

  1. Membangun Kader-Kader Lokal Berjiwa Pendidikan Barat

Melalui “Politik Asosiasi” diprogramkan agar lewat jalur pendidikan bercorak barat dan pemanfaatan kebudayaan Eropa diciptakan kaum pribumi yang lebih terasosiasi dengan negeri dan budaya Eropa yang berorientasi jangka pendek serta memuja hedonisme.Program Asosiasi ini ternyata sukses besar, karena berhasil menempatkan beberapa tokoh negara, yang dikemudian hari dikenal sebagai tokoh tokoh nasionalis.

  1. Kriminalissasi: Merusak Para Ulama dan Dekonstruksi Image Dari Ulama dan Syariat

Upaya membangun kader lokal lewat membentuk lembaga lembaga pendidikan menjadi salah satu ruang untuk membentuk stigma negatif terhadap ulama dan syariat Islam. Peran ulama dan syariat Islam yang telah terbangun sejak abad ke-7 M di citrakan seakan akan merusak persatuan dan justru membangun sikap fanatisme agama.

Bagi Snouck Hurgronje, Islam politik adalah sesuatu yang perlu dihindari, dibatasi bahkan harus dilarang. Pembiaran terhadap aktifitas politik hanya akan melahirkan fanatisme keagamaan yang sangat membahayakan kekuasaan kolonialisme.

Berbagai bentuk muamalah politik Islam yang dipandu Al-Quran dengan tafsir yang lurus akan mendorong rakyat kepada fanatisme dan Pan Islam yang akibatnya belanda akan kehilangan jajahan koloninya. Untuk menghadapinya pemerintah diperbolehkan untuk menumpas Islam politik, bila diperlukan, dengan kekerasan dan kekuatan senjata.

Namun demikian segera setelah diperoleh ketenangan, pemerintah kolonial harus menyediakan pendidikan, kesejahteraan dan perekonomian, agar kaum pribumi mempercayai maksud baik pemerintah kolonial dan pada akhirnya rela diperintah.

Hal ini juga yang dikemudian hari melahirkan para sekularis dan liberalis dengan slogan “Islam yes!, politik Islam No”.

  1. Deislamisasi Sejarah Nusantara Sebagai Bagian Dari Strategi Reconquista

Seperti masalah waktu masuknya Islam ke Indonesia, fakta bahwa masuknya Islam terjadi di abad ke-7 M namun berdasarkan strategi snouck hurgronje, waktu dimundurkan hingga abad ke 13 M yang kemudian dikenal dengan teori gujarat snouck hurgronje.Strategi reconquista usulan snouck hurgronje terhadap negeri jajahan, khususnya Islam diharapkan tidak hanya menjajah wilayah jajahan melainkan juga pola pikir masayarakatnya dengan mendistorsikan sejarah lewat penulisan ulang sejarah dan penjajahan berita. Dari hasil penulisan ulang sejarah, akan berdampak terbentuknya perubahan sistem keimanan dan tingkah laku sosial – politik dan berbudaya. Yang selanjutnya memihak penjajah

  1. “Theorie Receptie”: Mengutamakan Hukum Adat Diatas Syariat

Strategi Snouck Hurgronje sebagai seorang etnolog yang memiliki pengalam riset di berbagai daerah Snouck mengembangkan suatu gagasan tentang perlunya mendorong “adat-adat”lokal. Snouck memandang bahwa upaya untuk mengurangi

militansi dan keteguhan keagamaan orang-orang Islam maka perlu dibangun instrumen rivalitas dengan hukum Islam.

Pembangunan rivalitas antara hukum adat dan hukum syariat ini pula yang menjadi bagian dari politik Devide et impera. Pemerintah kolonial harus bisa memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dan membantu menggalakkan rakyat agar tetap berpegang pada adat tersebut.

Snouck berupaya agar hukum Islam menyesuaikan dengan adat istiadat dan kenyataan politik yang menguasai kehidupan pemeluknya. Islam jangan sampai mengalahkan adat istiadat.

“Theorie Receptie” disarankan memanfaatkan kelompok Elite Priyayi dan Islam Abangan untuk meredam kekuatan Islam dan pengaruhnya di masyarakat. Kelompok ini paling mudah diajak kerjasama karena ke- Islaman mereka cenderung tidak memperdulikan tegaknya syariat Islam.

Sementara Kaum pribumi yang telah mendapat pendidikan bercorak Barat dan telah terasosiasikan dengan kebudayaan Eropa, harus diberi kedudukan sebagai pengelola urusan politik dan administrasi setempat. Termasuk pendirian orgnisasi semacam budi oetomo

Snouck seakan-akan menunjukkan diri sebagai tokoh Belanda yang moderat, membela hak-hak keagamaan umat Islam, melindungi peribadatan dari pelarangan pemerintah Belanda. Namun bila dianalisis lebih dalam apa yang dikemukakan Snouck justru melemahkan sendi-sendi kehidupan umat Islam khususnya di bidang hukum dan politik.

Develovmentalisme: Snock Hurgronte Gaya Baru

Pembangunan (development) adalah istilah yang secara menyeluruh (all- encompassing) merujuk pada kebijakan, tahapan dalam peradaban modern, dan bidang multidisiplin. Ia mendapat legitimasi globalnya setelah Perang Dunia II dan telah menjadi klaim dan tujuan universal dari hampir semua negara di dunia. Dipersenjatai oleh ‘kewajiban moral’ dari dunia Barat/Global North untuk memandu seluruh dunia, ‘pembangunan’ dipahami sebagai semacam ideologi baru yang dianggap bahkan semakin relevan di era ‘pasca-ideologi’ dan ‘pasca-kebenaran’ (post-truth) saat ini. Kuasa dan praktek hegemoniknya mendasari proses partisipatoris di negara-negara berkembang, dalam trayektori imperialisme sebagai ekspansi kapitalisme. Kritik terhadap perkembangan developmentalisme memang sudah lama bermunculan, utamanya dari kalangan teoretikus Dependensia atau Sistem Dunia. Hickle menyatakan bahwa ‘pembangunan internasional’ (international development) merupakan industri global yang telah gagal mengatasi kemiskinan dunia (meski Bank Dunia menggunakan

tolak ukur yang problematis untuk menyatakan sebaliknya), bahkan secara mendasar tidak menyasar pada akar masalah.10

Dalam artikelnya bertajuk Studying Development/Development Studies, Henry Bernstein (2008) melakukan pendekatan kritis atas pembangunan sebagai proses sejarah yang berakar dalam perkembangan kapitalisme melalui dinamika akumulasinya. Kritiknya merupakan analisis untuk memahami dasar dari kontestasi makna pembangunan serta peletakkannya dalam ranah akademik. Di bawah globalisasi kapitalis yang nyaris tidak tertantang, Bernstein menyatakan tentang paradoks dari doktrin pembangunan.

Paradoks ini membawa Bernstein pada akar intelektual dari studi pembangunan, yaitu ekonomi politik. Asal muasal ekonomi politik ini berangkat pada transisi kapitalisme di Eropa – khususnya era industrialisasi di Inggris pada abad ke-18. Ini adalah transformasi ketika monarki di Eropa mengalami guncangan serius setelah abad ke-17 yang dipenuhi oleh perang, krisis finansial, serta pemberontakan kaum tani dan masyarakat urban. Dengan arti lain, pembangunan adalah bentuk baru dari keberlanjutan kolonialisme.

Jika Bernstein menggali akar developmentalisme adalah kolonialisme untuk akumulasi kapital, Davidson (2012) menegaskan bahwa sistem negara itu sendiri – yang kemudian mewujud dalam konsep negara-bangsa – adalah produk tak terpisahkan dari persaingan akumulasi berdasarkan upah buruh. Untuk melakukan ini, kapital membutuhkan ‘teritori’ yang terhimpun dan jamak sebagai basis untuk persaingan (istilah seperti ‘daya saing’ dan ‘kompetisi’ menjadi term yang digemari dalam doktrin pembangunan).

Dalam perspektif yang lebih netral, P. W. Perston, dalam studi tentang developmentalisme, menjelaskan tentang sejarah, struktur, serta perdebatan yang dilatari oleh struktur relasi antara koloni (Timur) dan penjajah (Barat). Bila pada masa lalu, model hegemoni Barat terhadap Timur di wadahi oleh praktek kolonialisme, maka pada era post-kolonialisme hal tersebut diwadahi oleh jargon-jargon developmentalisme (pembangunan). Apa yang ditinggalkan oleh kolonialisme kemudian di “install ulang” dengan mode kolonialisme baru yang bernama developmentalisme. Berbeda dengan orientalisme, dimana diskursus dibangun dari imajinasi yang tidak jujur para intelektual Eropa, developmentalisme dibangun di atas landasan teoritis yang lebih ajeg, namun tetap dengan semangat yang sama, yaitu melestarikan dominasi Barat atas Timur.

 

0 Otoritarianisme, dan Nasionalisme: Menggagas Studi Pembangunan Radikal di Indonesia (Bagian 1)

NOV 07, 2018by RIZKI AMALIA AFFIAT http://islambergerak.com/

Menurut Preston, ekspansi kapitalisme eropa terdiri dari beberapa elemen diantaranya : pertama, membangun dasar material bagi tegaknya sistem industri, perdagangan dan finansial modern; kedua, membangun mesin administrasi negara kolonial, dimana ini merupakan basis dari terbentuknya Negara kolonial, kota kolonial dan masyarakat kolonial; elemen ketiga, pada fase ini terjadi proses elaborasi pemikiran dan ideologi-ideologi pembangunan yang menjadi landasan bagi terbangunnya konstruksi pemikiran developmentalisme kontemporer.

Menurut Preston, sebelum masa kebangkitan bangsa Eropa, perdagangan global dan interaksi yang berlangsung diantara mereka bersifat wajar dan sejajar (equal). Adalah abad pencerahan (enlightenment), dimana bangsa Eropa menemukan makna ke- diri-an mereka dalam berbagai bidang keilmuan yang memukau sejarah. Dari sini muncullah perasaan suprioritas bangsa Eropa atas bangsa-bangsa lain di dunia. Capaian- capaian mereka – dikonfirmasi oleh para penemu dan penjelajah (agent) – sebagai yang tertinggi di dunia pada masa itu. Dan hal ini memunculkan hasrat bangsa-bangsa Eropa untuk membangun instalasi ekonomi, politik dan hukum secara global, sebagai prasyarat melanggengkan kekuasaan kolonialnya.

Lebih lanjut PE. Preston menyampaikan bahwa telah terjadi interaksi yang panjang antara negara-negara Eropa dengan masyarakat di seluruh penjuru dunia sejak abad 15 hingga meletusnya perang dunia II. Pada awalnya interaksi ini terjadi diantara negara-negara Eropa dengan sesamanya, kemudian pada abad ke 16 meluas secara global ke Amerika, Asia, dan Afrika. Adapun yang menjadi faktor penggerak utama globalisasi tersebut adalah sistem kapitalisme Eropa.

Pada awalnya agen-agen penghubung interaksi tersebut merupakan agen-agen yang bergerak secara terpisah dengan sudut pandang pemikiran yang berbeda-beda terkait bagaimana sebaiknya interaksi antara mereka dan wilayah-wilayah kolonial tersebut dilakukan. Agen-agen tersebut bisa penjelajah, tentara, pedagang, pengembara dan lain-lain, dimana setiap mereka memiliki sudut padangan dan ide-ide tersendiri terkait dengan problem dan strategi untuk mencapai tujuannya. Namun menurut PW Preston secara umum setidaknya terdapat dua ide yang menjadi pusat gravitasi semua ide developmentalisme yaitu power relationship of dominance dan dependence.

SUMBER: P. W.

PRESTON, DEVELOPMENT THEORY; AN INTRODUCTION, USA, BLACK PUBLISHER, 1996. HAL. 140

Dalam salah satu seminarnya di bulan Oktober 2018, Henry Veltmeyer memaparkan ciri periode developmentalisme baru. Ini adalah tahap yang berbeda dari neoliberalisme dalam Tata Dunia Baru (New World Order) dua dekade lalu. Perbedaannya adalah sebagai berikut:
Tabel 2[1]
Neoliberalisme/Tata Dunia Baru (1980an-1990an)
 

Developmentalisme Baru (saat ini)

 

Penghancuran dari kekuatan-kekuatan produksi

Kapitalisme ekstraktif (pola mengeruk/ mengeksploitasi hasil bumi) oleh FDI investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) dan perusahaan multinasional
Percepatan ‘pengusiran paksa’ masyarakat pedesaan/perpindahan  

Orientasi ekspor ke pasar dunia, negara mendapat untung

Penghilangan proletariat industrial dan formasi dari semi-proletariat desa-kota Perusakan lingkungan: masyarakat di lokasi kapitalisme ekstraktif beroperasi terdampak konsekuensi buruknya
Ekspansi massif dan invasi kapital melalui investasi asing (FDI), privatisasi Perusahaan multinasionalisme menyediakan CSR (Corporate Social Responsibility): infrastruktur

 

Setelah Jokowi berhasil melakukan konsolidasi politik di tahun 2016, Jokowi mengarah pada ‘developmentalisme baru’. Ini ditandai oleh rangkaian program ekonomi yang pragmatis seperti infrastruktur, deregulasi dan debirokratisasi di bawah panji nasionalisme yang berpusat pada kontrol negara. Hal ini tidak diiringi oleh transparasi dan pemerintahan yang bersih, apalagi dalam isu hak asasi manusia maupun keadilan atas sejarah (Warburton, 2016). Warburton menggunakan term ‘developmentalisme’ sebagai bentuk gagasan dan praktek yang lazim disematkan pada paradigma pembangunan yang semakin kental di bawah kepemimpinan Jokowi. Hal ini gencar dilakukan Jokowi sembari melabeli semua program tersebut sebagai ‘pro kaum miskin’ yang akan “memperbaiki ketidakmerataan antardaerah, mencipta kesempatan ekonomi di pulau-pulau terluar dan meloncat dari stagnasi ekonomi”. Termasuk diantaranya adalah merangkul kebijakan liberal yang berorientasi pasar namun dengan narasi ‘modernisasi’ di bawah ideologi statis-nasionalis (Warburton, 2016: 309).

 

PENUTUP

 

Generasi muda islam Milenial memiliki tanggungjawab lebih dari generasi sebelumnya, karena tantangan semakin transparan,Mana yang Hak dan mana Yang Bathil. Oleh

karena itu, tetatpkanlah siapa diri kita, siapa musuh kita, dan berjuanglah menurut cara- cara yang Rosululloh ajarkan kepada kini,yaitu dengan SUNNAH ROSUL YANG NYATA..IMAN-.HIJRAH-JIHAD. Dengan landasan gerak TAUHID-sarana gerak-ILMU & TEKNOLOGI -dan lapangan perjuangan-SIYASAH.

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>