Published On: Ming, Sep 6th, 2020

Pilkada Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang dinasti politik

Share This
Tags

Jakarta, Cakrabuananews – Bagi Ibu Rahayu Saraswati Djojohadikusomo, atau Sara bagi teman-temannya, itu adalah salah satu nama terbesar dalam politik Indonesia.

Ayah 34 tahun adalah taipan Hashim Djojohadikusomo, yang diperkirakan Forbes bernilai US $ 800 juta (S $ 1,1 miliar).

Paman Rahayu adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, calon presiden dua kali.

 Rahayu pada hari Jumat (4 September) secara resmi mendaftarkan pencalonannya sebagai wakil walikota Tangerang Selatan, salah satu kota satelit Jakarta pada pemilihan lokal bulan Desember.

Dia mengatakan ingin mendapatkan pengalaman eksekutif dengan upaya tersebut, setelah kehilangan kursi parlemennya pada pemilu tahun lalu. Namun pencalonannya datang di tengah lonjakan pencalonan yang berasal dari keluarga politik yang menuai kritik dari para pendukung demokrasi.

“Jika saya tidak diizinkan untuk mencalonkan diri karena kerabat saya, bukankah itu diskriminasi? Ini adalah demokrasi. Orang bisa memilih, ”katanya, seperti dilansir The Straits Times, Jumat (4 September).

Rahayu mengatakan, seperti keturunan keluarga politik di tempat lain, Perdana Menteri Justin Trudeau dari Kanada, perdana menteri Jepang Shinzo Abe yang akan keluar, dan eks presiden George W. Bush dan ayahnya, dia juga memiliki hak untuk melempar topinya ke atas ring .

“Itu terjadi di mana-mana,” kata Rahayu

Namun, ketika KPU akan mengumumkan daftar calon resminya pada Ahad  (6/9) untuk 270 pemilihan lokal, itu akan berisi sejumlah nama yang memusingkan terkait dengan keluarga politik besar.

Kandidat tersebut termasuk putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang mengincar posisi yang pernah dipegang sebagai walikota Surakarta di Jawa Tengah. Lawan Gibrang adalah Putri Woelan Sari Dewi, cucu dari sultan kota, Pakubuwono XII.

Menantu Joko, Bapak Bobby Nasution, mencalonkan diri sebagai walikota Medan, kota terbesar ketiga di negara itu.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, akan melihat cucunya Adly Fairuz, menjalankan peran wakil bupati kawasan industri Karawang di Jawa Barat.

Lebih dari dua dekade sejak pemilu langsung di Indonesia, koneksi keluarga masih memainkan peran besar dalam memenangkan dukungan partai untuk mencalonkan diri.

Dan dukungan partai adalah kunci politik terpilih.

Calon harus mendapat dukungan dari partai politik yang menguasai 20 persen kursi di badan legislatif. Sebaliknya, kandidat independen memiliki tugas yang lebih berat untuk mengumpulkan nama dari 10 persen pemilih untuk muncul di surat suara.

Samuel Waileruny, seorang pengacara hak asasi manusia, harus membatalkan pencalonannya pada 2018 untuk menjadi gubernur Maluku karena dia kekurangan 42.000 nama dari jumlah minimum 122.000 yang dia butuhkan sebelum namanya bisa dicantumkan dalam pemungutan suara.

Samuel mengatakan bahwa dia menghadapi pejabat pemerintah yang tidak simpatik dan biaya pengorganisasian yang mahal, mulai dari kebutuhan hingga nama-nama pulau di seluruh nusantara provinsi.

“Kami merasa sangat sulit karena Anda tahu kami tinggal di provinsi dengan banyak pulau,” kata Samuel.

Joko mengatakan putra dan menantunya memiliki hak untuk mencari jabatan terpilih tetapi bersumpah untuk tidak berkampanye untuk mereka.

Tetapi analis mengatakan dengan begitu banyak kandidat dinasti dalam pemungutan suara, akan sulit bagi partai politik untuk memperbarui diri dengan ide-ide segar sambil menangani masalah lama termasuk korupsi yang merajalela.

“Kekuatan dinasti yang bertahan lama mencerminkan kelemahan dalam sistem demokrasi Indonesia termasuk korupsi yang meluas, kurangnya debat kebijakan di partai politik dan hambatan yang tinggi untuk masuk ke kandidat independen,” kata Ben Bland, direktur program Asia Tenggara di Lowy Institute di Sydney .

Yang pasti, Indonesia telah membuat kemajuan, karena mengadopsi pemilihan langsung setelah pengunduran diri mantan presiden Suharto, kata Bland.

Salah satu contohnya, pada pemilu yang tidak diperebutkan, pemilih memiliki opsi untuk mencopot calon dan wakilnya dengan mencentang kotak kosong, seperti yang terjadi pada pemilihan walikota di pemilu Makassar tahun 2018.

Prabowo adalah ketua dan pendiri partai Gerindra, ‘Rahayu’.

Di bawah aturan pemilu yang rumit di Indonesia, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuatnya kalah tahun lalu membuat calon dari Gerindra lainnya kembali ke parlemen untuk mewakili distrik ketiga Jakarta – bukan keponakan dari ketua.

“Hasil tersebut menunjukkan bahwa saya tidak menyalahgunakan posisi saya,” kata Rahayu, yang mengatakan bahwa dia telah meminjamkan namanya untuk mengadvokasi perempuan dan anak-anak dan anti perdagangan manusia.

Meski begitu, sekitar 130 kerabat dari pemegang jabatan saat ini dan sebelumnya telah mengupayakan imprimatur partai mereka pada pemilihan berikutnya, menurut Yoes Kenawas, seorang kandidat PhD di Northwestern University, di Illinois.

Penghitungan itu akan berubah ketika daftar final dirilis, kata Yoes.

Batas dua masa jabatan di Indonesia untuk jabatan eksekutif membuat beberapa keluarga beralih ke kerabat agar tetap relevan setelah mengundurkan diri, kata Yoes.

“Untuk politisi,” kata Yoes, “merawat ahli waris adalah pilihan yang rasional.” (the straits times/cakrabuananews/adz)

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>